Inilah Calon Gubernur Banten yang Bermasalah

demo kpk (6)JAKARTA– Calon gubernur yang bermasalah akan dipanggil KPK terkait kasus-kasus korupsi lahan Bandara Soekarno Hatta dan fasilitas umum yang diduga melibatkan Walikota Tangerang Wahidin Halim. Janji tersebut dikemukakan sebab tuntutan masyarakat telah beberapa kali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. 

Sekitar 200 orang warga yang tergabung dalam Forum
Masyarakat Tangerang Utara bersatu (FORBES) dan LSM Gerakan Masyarakat
Bela Tangerang (Gerbang) mengadukan Walikota Tangerang Wahidin Halim
ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi lahan
Bandara Soekarno-Hatta dan dugaan korupsi Lahan fasos-fasum (fasilitas
sosial/umum) Kota Tangerang.
Mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap dan
mengadili Wahidin Halim serta kroninya seputar persoaalan dugaan
korupsi yang terjadi dalam pemkot Tangerang. Demonstran memberikan
hadiah seekor ayam jantan kepada KPK sebagai simbol agar KPK berani
jantan dan serius menangani dan mengungkap tuntas laporan mereka
seadil-adilnya demi kemaslahatan warga Tangerang.

demo kpk (1)

Menurut koordinator FORBES, Niwan Rosidin, pihaknya menyoal simpang
siur dan lambannya KPK memproses laporan yang mereka serahkan sekitar
sebulan lalu ke KPK dengan nomor aduan 2011-08-000320 yang intinya
melaporkan dugaan keterlibatan Wahidin Halim dalam kasus dugaan
korupsi sosialisasi dan pengadaan lahan Bandara Soekarno-Hatta dan
merugikan negara senilai Rp2,537 miliar.
“Kami mendesak KPK untuk menangani persoalan ini secara serius demi
rasa keadilan masyarakat sekitar Bandara,” ujar Niwan.

 

 

Beberapa Kali Demonstrasi ke KPK

Beberapa kali demonstrasi juga telah dilakukan. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Forum Aspirasi Warga Tangerang (FAWT) H Sarmili, hari ini (17/10/2011). Sarmili mengatakan, dia dan sejumlah warga sekitar Bandara akan kembali menuntut KPK untuk menindaklanjuti penanganan kasus dugaan korupsi yang terindikasi telah merugikan negara Rp2,537 Miliar.

“Kita akan mempertanyakan kasus tersebut. Kalau perlu, kita akan desak agar KPK menangkap Wahidin. Apalagi sebelumnya, seorang pejabat di KPK mengatakan akan menindaklanjuti kasus tersebut.” jelasnya.

 demo kpk (17)

Pengusutan kasus dugaan korupsi lahan Bandara Soekarno-Hatta yang cuma menyentuh pejabat tingkat bawah, membuat kesal sejumlah kalangan. Itu juga yang dirasakan sejumlah warga yang tergabung dalam FAWT dan LSM Gerakan Masyarakat Bela Tangerang (Gerbang). Beberapa kali anggotael FAWT menggelar demo di kantor KPK dan di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan membawa surat aduan bernomor 2011-08-00032019.

 

Ditambahkan Niwan, Kejari Tangerang maupun Kejati Banten harus sesegera mungkin mengajukan surat kepada Kejaksaan Agung, Mensesneg dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Kejari Tangerang diizinkan melakukan pemeriksaan terhadap pejabat bersangkutan. Niwan berharap, pengembangan kasus tersebut pihak Kejari tidak pilih kasih dalam pemeriksaan terhadap para saksi maupun tersangka lainnya. Baik pejabat aktif maupun tidak aktif. Mereka semua akan dipanggil.

Sebelumnya juga, dugaan Korupsi Wahidin Halim juga pernah dilaporkan oleh LSM KIPANG (Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa), yang secara resmi melaporkan Walikota Tangerang, Wahidin Halim (WH), ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), terkait indikasi penyimpangan dan korupsi terhadap aset daerah atau fasilitas sosial/ umum, senilai Rp74. 3 Miliar. Sebundel data dan laporan bernomor 27/LSM/LBH/IV/2O10, diterima langsung pejabat KPK dibagian verifikasi dan Analisa Data, dengan tanda terima surat/ dokumen bernomor 5120/56/04/2010. Langkah tersebut diambil para penggiat LSM ini, menyusul tak digubrisnya somasi yang telah dilayangkan mereka.

demo kpk (12)

Salah seorang warga sekitar Bandara Niman berharap kasus ini segera dituntaskan KPK secepatnya. oleh kerena itu, pemanggilan kepada Walikota Wahidin halim harus secepatnya dilakukan. Jangan, sampai timbul kesan di masyarakat, KPK tebang pilih dalam penanganan berbagai kasus. ”kalau WH (Wahidin Halim,red) dipanggil tidak datang, ya jemput paksa atau ditangkap kek. Biar seluruh masyarakat tahu bahwa, KPK tidak pandang bulu menangani kasus tersebut,” kata Niman.

Sementara Ketua Lembaga Independen Pemantau Korupsi (LIPIKOR) Heriyanto berharap agar KPK mendengarkan aspirasi warga yang menjadi korban permainan mafia Tangerang. Sebab, mereka-mereka adalah warga yang menjadi korban pembebasan lahan tersebut. ”Ini kasus yang sangat berbeda dengan desakan menangani dugaan kasus pembagian dana hibah. Kalau kasus dana hibah, sangat jelas mereka adalah massa bayaran. Sedangkan dalam kasus dugaan korupsi lahan Bandara ini, adalah mereka yang benar-benar menjadi korban,” pungkas Heriyanto.

 

(monitorpilkada.com )

Tempat Usaha Percetakan Kampanye Hitam Diserbu Warga Ciledug

penggerebekan majalah tiro

TANGERANG, – Puluhan warga menggerebek Percetakan Safir Alam di Jalan Raya HOS Cokroaminoto, Kecamatan Ciledug, Kamis (13/10) Pukul 22.35 malam. Percetakan tersebut digerebek, lantaran mencetak ribuan Majalah Tiro yang belakangan marak disebarkan untuk sarana kampanye hitam salah satu calon gubernur Banten.

Saat penggerebekan, warga yang mengaku peduli akan Pemilukada bersih ini menyatakan kegeraman mereka atas ulah sejumlah kalangan yang sengaja memperbanyak Majalah Tiro untuk kepentingan kampanye hitam dengan sengaja memperbanyaknya.

“Tujuan kami hanya satu, menghentikan kampanye hitam dari sumbernya langsung. Memperbanyak majalah yang dijadikan media kampanye hitam ini sangat merugikan siapapun yang peduli akan Pemilukada bersih, jujur, adil, bebas dan rahasia,” kata Ucup, koordinator warga.

Ucup menambahkan, memperbanyak majalah yang digunakan sebagai media kampanye hitam itu sudah menandakan bahwa, ada golongan tertentu yang sengaja memperbanyaknya dengan cara yang terorganisir, serta melibatkan banyak orang.

“Tindakan tidak terpuji ini ternyata belum dapat respon dari pengawas Pemilukada. Kami sayangkan hal itu. Padahal jelas sekali, upaya kampanye hitam ini sudah dilakukan secara sistematis, terorganisir dan masif,” urainya.

Dia berharap, dengan melakukan pengerebekan dan menghimbau untuk menghentikan kampanye hitam bisa membersihkan Pemilukada Banten ini dari aura negatif. Selain itu,  pihaknya tak ingin nantinya, perilaku kampanye hitam ini berimbas pada perhelatan Pilkada-Pilada manapun di wilayah Banten dikemudian hari. “Intinya kami ingin ingin Pemilukada ini bersih. Dan kami minta stop kampanye hitam,” singkatnya.

Obing (46), pemilik percetakan mengaku tidak tahu menahu tentang tujuan pemesan percetakan dengan memperbanyak Majalah Tiro tersebut. Dia mengaku hanya menerima order percetakan sebanyak 5.750 eksempalar majalah itu untuk dicetak hitam putih dengan bayaran Rp8 juta. “Pemesannnya Lutfi, namanya. Dia baru bayar Rp4 juta dan meminta saya untuk mencetak banyak majalan ini,” ucapnya.

Harusnya, kata Obing, Lutfi sudah mengambil hasil cetakan Majalah Tiro tersebut lima hari yang lalu. Hanya saja, katanya, hingga semalam hasil cetakan itu tak kunjung diambil. “Saya hanya ditinggalkan nomor kontak dan dipesan untuk menunggu orang itu (Lutfi, red) mengambilnya lima hari lalu. Tapi, setelah jadi, tidak pernah diambil,” jelasnya.

Awalnya, lanjut Obing, dirinya enggan untuk mencetak majalah yang diketahuinya belakangan untuk kampanye hitam itu. Hanya saja, dia diintimidasi untuk mencetaknya dengan diiming-imingi upay yang lebih besar dari harga cetak biasanya. “Saya juga heran, kenapa majalan ini di cetak begitu banyak. Tapi, karena dipaksa akhirnya saja kerjakan. Meski akhirnya saya rugi begini,” keluhnya.

Pantauan wartawan, hasil cetakan dengan cover dean bergambar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah dengan judul besar “Tangkap Gubernur Atut” itu sudah dikemas dalam beberapa packing besar siap antar. Sejumlah warga yang menggerebek pun sempat menggeleng-gelengkan kepala karena heran dengan upaya kampanye hitam yang struktural, terorganisir dan masif itu.

( / sn/joyo)

Demokrasi Barbar ala Kampanye Wahidin Halim–Irna Narulita

 1318398355843176097

Kampanye hitam berupa selebaran fitnah yang mendzalimi pasangan Ratu Atut-Rano Karno mewarnai proses Pilgub Banten. Kali ini sang pelaku jelas dan transparan. Pasalnya, selebaran itu disebar dari iring-iringan mobil bergambar pasangan WH-Irna saat berangkat kampanye menuju lapangan Cilenggang.

Selain mobil, rombongan bersepeda motor berjumlah hampir 20 sepeda motor menyebarkan selebaran tersebut di Jalan Raya Sepatan menuju arah Kota Tangerang. Mereka datang dari Jalan Teluk Naga-Pakuhaji-Sepatan dengan menggunakan kaos bergambar WH-Irna.

Warga yang mengetahui perbuatan itu tak bisa berbuat apa-apa. Sebab, rombongan itu cepat berlalu sehabis menyebarkan selebaran. Termasuk sejumlah reporter media yang menemui selebaran tersebut. Yang sangat disayangkan, selebaran juga dipunguti anak-anak sekolah dasar yang nota bene masih polos dan belum mengerti soal politik.

Selebaran juga disebarkan ke pemukiman warga dan ditempel ke rumah-rumah warga. Isi selebaran itu memfitnah dan menyudutkan Ratu Atut, seperti ijazah palsu, dugaan korupsi, dan lainnya. Dalam selebaran itu juga ada dua terbitan majalah abal-abal Tiro dengan sampul muka depan wajah Atut berjudul “Gubernur Banten Keturunan Rampok” dan “Tangkap Gubernur Atut”.

Saat dihubungi oleh wartawan, juru bicara WH-Irna, Jazuli Abdillah dengan santai menjawab “Biarkan para insan pers menyajikan berita berdasarkan fakta yang ada. Selebaran itu mungkin dilakukan oleh masyarakat yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Atut,” katanya seperti dikutip beberapa media massa.

Jazuli bahkan mengalihkan tuduhan kepada tim pasangan lain. “Bisa saja tindakan itu dilakukan oleh tim Jazuli-Zakki dengan maksud tertentu,” katanya seperti diberitakan Tangerang Ekpress (Rabu 12 Oktober 2011).

Demokrasi Barbar

Fenomena tersebut menjadi gambaran bahwa konsolidasi demokrasi terancam oleh sikap politik yang tidak beradab. Tindakan itu merusak sendi-sendi demokrasi yang sudah mulai ditata pasca reformasi 1998. Seketika, demokrasi di Kota Tangerang khususnya dan Banten pada umumnya berubah seperti zaman orde baru atau zaman pancaroba PKI.

Demokrasi yang mengandaikan kompetisi secara fair, terbuka, jujur, dan adil ternoda oleh sikap salah satu calon gubernur yang buta akan nilai-nilai demokrasi. Di benaknya hanya ada kemenengan, tak peduli nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi.

WH (Wahidin Halim) harusnya mafhum dengan postulat pendukung demokrasi “Jika Anda tidak siap berkompetisi secara fair dan terbuka, sebaiknya Anda mundur dari perhelatan demokrasi”. Postulat ini merupakan suatu keniscayaan yang wajib diikuti para penganut demokrasi. Berbagai belahan dunia yang menganut sistem demokrasi mengamini pernyataan dasar ini.

Namun, di tangan WH beserta tim suksesnya pernyataan itu tidak berlaku. Mereka menghalalkan segala cara termasuk cara busuk dan biadab. Disebut biadab karena cara itu menciderai demokrasi sehingga patut kita kutuk. Mereka hidup di alam demokrasi tetapi sikap dan perilakunya sangat bertolak belakang, bahkan menghancurkan nilai demokrasi itu sendiri. Inilah yang disebut demokrasi barbar.

Kita berharap kaum intelektual dan akademisi serta partai politik yang masih setia dengan demokrasi memberikan pendidikan politik yang sehat, santun, dan mencerdaskan. Jangan sampai demokrasi yang kita bangun hancur gara-gara nafsu kekuasaan elit politik tertentu.

http://politik.kompasiana.com/2011/10/12/demokrasi-barbar-kampanye-wh-irna-culas/

Generasi Muda Demokrat Alihkan dukungan ke Ratu Atut Rano Karno

GMD

TANGERANG – Kendati berdiri dalam struktur sayap Partai Demokrat yang harusnya mendukung pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten wahidin Halim-Irna Narulita, Forum Bersama Generasi Muda Demokrat (Forbes GMD) se-Tangerang Raya bertekad mendukung pasangan lain, yakni Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno.

Kesepakatan tersebut diambil Forbes GMD se-Tangerang Raya lantaran tak pernah ada koordinasi lintas lembaga antara calon yang diusung Partai Demokrat dengan lembaga kepemudaan di internal partai tersebut. “Selama ini, calon yang diusung Partai Demokrat tak pernah menjalin hubungan dengan kami. Malah sebaliknya, pasangan Atut-Rano yang lebih memahami gerakan kami,” kata Ahmad Hidayat, Ketua Forbes GMD se-Tangerang Raya, dalam siaran persnya, Senin (3/10).

Bukan hanya itu, Hidayat menambahkan, sampai saat ini pihaknya pun merasa tidak ada petunjuk maupun intruksi langsung dari Partai Demokrat untuk melakukan konsolidasi dan bahu-membahu memenangkan pasangan Wahidin-Irna. “Sebagai organisasi sayap partai yang paling tua jelas kami merasa diabaikan. Dan kami pun memiliki pandangan sendiri untuk Pilgub Banten mendatang,” katanya lagi.

Lebih lanjut Hidayat menerangkan, faktor lain yang membuat lembaganya tidak mendukung pasangan Wahidin-Irna juga lebih pada visi dan misi pasangan tersebut yang tidak jelas dan tidak mencerminkan Banten yang masih berusia muda.

“Selogan Perubahan yang diusung pasangan ini tidak tercermin dalam kebutuhan Banten yang membutuhkan konsep intergritas, sistematis dan terukur. Sebaliknya, kami melihat, visi dan misi yang dibawa pasangan Atut-Rano cenderung lebih tepat dan sudah terbukti memajukan Banten dibanding saat masih tergabung dalam Jawa Barat dulu,” jelasnya.

Sekretaris Firbes GMD se-Tangerang Raya Bayu Hamdy Noersal menambahkan, pihaknya juga tidak sepakat dengan adanya penumpang gelap dalam tim pemenangan Wahidin-Irna yang disusupi Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Bahkan, dalam sosialisasi Wahidin-Irna lebih banyak didominasi Partai Nasdem dan tekesan bahka Partai Demokrat tidak berdaya apa-apa.

“Kami anggap, banyaknya gerakan yang lebih didominasi Partai Nasdem membuat Partai Demokrat mengerdilkan dirinya sendiri. Menimbang kami harus digerus partai lain yang menyusupi Partai kami, lebih baik kami mengambil langkah sendiri,” tandasnya. (kabarpolitik.com / eno)

Wahidin Mangkir, Kalau Terbukti Melanggar Bakal Dipenjara

TANGERANG – Untuk kesekian kalinya, Calon Gubernur Banten Wahidin Halim mangkir dari undangan Panwaslu Kota Tangerang. Pria yang akrab di sapa WH itu seharusnya menghadiri undangan Panwaslu setempat setelah dikirimi undangan Nomor : 003/DIV-PLGN/114/PEMILUKADA KOTA TNG/IX/2011 tertanggal 27 September 2011 untuk melakukan klarifikasi atas dugaan start kampenye yang dilakukannya.

“Kami masih tunggu sampai nanti malam (semalam, red) agar WH hadir. Kalau tidak hadir juga, kami sudah siapkan lagi undangan klarifikasi yang sama untuk WH,” kata Wahyul Furqon, Ketua Panwaslu Kota Tangerang yang sudah menunggu kahadiran WH sejak pukul 13.00 WIB, kemarin.

Menurut Wahyul, WH telah dijadikan terlapor oleh Lebaga Kajian Publik Tangerang dalam kasus dugaan curi start kampanye yang dilakukannya saat Halal Bihalal Masyarakat Tangerang yang digagas Komunitas Anak Langit di Lapangan LP Anak Pria, Jalan Daan Mogot, Jum’at (23/9) lalu.

“Dalam laporan yang kami terima, ada kata-kata ‘Salam Perubahan’ sebanyak tiga kali yang dianggap pelapor adalah jargon kampanye WH. Untuk itu, kami undang WH untuk melakukan klarifikasi untuk membuktikan kebenaran dari dugaan laporan ini,” jelasnya.

Disinggung soal ketidakhadiran WH saat penggilan pertama pada kasus di atas, dan bahkan ketika perwakilan WH yang akan menggantikan WH untuk memberikan klarifikasi tak memenuhi undangan sesuai jadwal yang sudah ditentukan, Wahyul menganggap hal itu tidak seharusnya dilakukan. Sebab, bagaimanapun, pihaknya hanya berusaha memproses laporan-laporan yang masuk termasuk memanggil terlapor yang masuk. “Kalaupun ada kesibukan, setidaknya memberikan informasi,” ujarnya.

Namun demikian, Wahyul mengaku masih punya dua undangan lagi yang bisa dilayangkan untuk mengklarifikai WH. Dan jika sampai tiga kali tidak memenuhi undangan, pihaknya akan melakukan sidang pleno tanpa memintai klarifikasi dari WH. “Kalau tiga kali tidak hadir. Akan langsung kami pleno sesuai dengan proses yang sudah kami lakukan,” tegasnya.

Ditanya soal sanksi pelanggaran yang bisa dijatuhkan untuk WH dengan kasus curi start kampanye, Wahyul menjelaskan, sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 116 disebutkan, setiap orang yang sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditentukan oleh KPUD, masing-masing calon bisa dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama tiga bulan. “Pelanggar juga masih harus membayar denda hingga Rp1 juta,” ucap Wahyul.

Sanksi pun bisa lebih berat lagi, jika pelanggaran yang didugakan terbukti lebih berat dengan ancaman hingga 18 bulan penjara dan denda tertinggi Rp6 juta, sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat 2, 3, 4, dan 5 undang-undang yang sama. “Tergantung dari hasil pleno nanti. Kalau terbukti, kita ikuti saja prosedural atruannya,” tandasnya. (*)

Masyarakat Tangerang Demo KPK untuk Tangkap Wahidin Halim terkait Korupsi Bandara dan Fasilitas Umum

demo kpk segera tangkap wh

Jakarta – Sekitar 200 orang warga yang tergabung dalam Forum
Masyarakat Tangerang Utara bersatu (FORBES) dan LSM Gerakan Masyarakat
Bela Tangerang (Gerbang) mengadukan Walikota Tangerang Wahidin Halim
ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi lahan
Bandara Soekarno-Hatta dan dugaan korupsi Lahan fasos-fasum (fasilitas
sosial/umum) Kota Tangerang.
Mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap dan
mengadili Wahidin Halim serta kroninya seputar persoaalan dugaan
korupsi yang terjadi dalam pemkot Tangerang. Demonstran memberikan
hadiah seekor ayam jantan kepada KPK sebagai simbol agar KPK berani
jantan dan serius menangani dan mengungkap tuntas laporan mereka
seadil-adilnya demi kemaslahatan warga Tangerang.
Menurut koordinator FORBES, Niwan Rosidin, pihaknya menyoal simpang
siur dan lambannya KPK memproses laporan yang mereka serahkan sekitar
sebulan lalu ke KPK dengan nomor aduan 2011-08-000320 yang intinya
melaporkan dugaan keterlibatan Wahidin Halim dalam kasus dugaan
korupsi sosialisasi dan pengadaan lahan Bandara Soekarno-Hatta dan
merugikan negara senilai Rp2,537 miliar.
“Kami mendesak KPK untuk menangani persoalan ini secara serius demi
rasa keadilan masyarakat sekitar Bandara,” ujar Niwan.
Selain lahan bandara, lanjutnya, WH juga terindikasi melakukan
penyimpangan dan korupsi terhadap aset daerah atau fasilitas
sosial/umum, senilai Rp. 74. 3 Miliar.
WH dinilai keliru  karena menganggap sama antara BAST (Berita Acara
Serah Terima) Parsial dengan SPH (Surat Pelepasan Hak) atas lahan
fasos/fasum yang telah diserah terimakan sejumlah Pengembang perumahan
dikawasan elit tersebut.
Sejumlah lahan yang diduga telah diserah terimakan itu, antara lain,
dari PT. Modern Land Reality seluas 16. 835 M2, Perumahan dan
Pergudangan Bandara Mas (PT. Rencar Sempurna) seluas 4. 152 M2,
Perumahan Taman Royal 2 (PT. Royal Garden Village) seluas 11. 309 M2,
dan Perumahan Taman Royal 1 dan 3 (PT. Cahaya Baru Raya Reality)
seluas 42. 024 M2.
Jubir LSM FORBES, Mulyadi, mengemukakan, pihaknya menuding tindakan WH
ngawur dan terkesan sengaja menabrak aturan hukum yang ada. Pasalnya,
“WH” menganggap sama antara BAST Parsial dengan SPH. Sedangkan BAST
dan SPH, adalah suatu dokumen yang terpisah secara hukum. Sebab, SPH
menerangkan asal-usul kepemilikan dan status tanah ( Girik, HGU/ HGB,
Hak Pakai), serta nomor surat bukti kepemilikan/ sertifikat, SPPT/ PBB
yang dapat dijadikan dokumen kepengurusan balik nama.
Menurut keterangan yang diperoleh LSM ini, dari pejabat
Persertifikasian Aset Fasos/ Fasum BPN (Badan Pertanahan Nasional)
Kota Tangerang, pihak BPN tidak berani memproses sertifikat lahan
tersebut, bilamana lahan yang dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti
surat pelepasan hak yang terpisah. Dengan demikian, BAST lahan yang
dibuat dan ditanda-tangani langsung oleh “WH” dengan sejumlah
Pengembang itu, hanya seremonial dan formalitas semata. Dan secara
otomatis lahan tersebut, tak akan pernah menjadi aset Pemkot
(Pemerintah Kota) Tangerang.
Tak hanya itu, pada poin tiga dalam BAST Parsial itu, dinyatakan
sebagai bukti serah terima secara fisik/ nyata, dan akan dihitung
serta dimasukkan sebagai lahan fasos/ umum milik Pemkot. Tangerang.
Namun, ketika dikonfirmasi dan klarifikasi dengan pejabat DPKAD (Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) setempat, ternyata fasos/ fasum
yang dimaksud hingga kini belum terdaftar kedalam inventarisasi aset
Pemkot.
“Kami menduga WH merekayasa data aset daerah tersebut untuk
kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sehingga berpotensi merugikan
negara sebesar Rp. 74. 3 Miliar. Nilai itu diambil dari NJOP (Nilai
Jual Obyek Pajak) yang berlaku saat ini, sekitar Rp. 1 Juta/M2 x 74.
320 M2, maka nilai totalnya seperti yang tercantum diatas,” tegas
Mulyadi
Karena itu, lanjutnya, mereka mendesak KPK agar sesegera mungkin
menelusuri kasus tersebut, karena lahan tersebut disinyalir fiktif dan
tidak menutup kemungkinan menguras biaya pemeliharaan dari APBD
(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tangerang. “Kami berharap
KPK memprioritaskan dan mengusut tuntas kasus ini,” tandasnya.** (kp)

Gelimang Dosa Wahidin Halim

 

wahidin halim mimpi jadi presidenKasus korupsi serta berbagai tindakan kedzaliman yang dilakukan Wahidin Halim terhadap rakyat miskin tidak membuatnya surut menjadi calon gubernur Banten. Politisi asal Demokrat itu terus berkampanye mencari dukungan dan memperdaya masyarakat lewat janji ‘perubahan’.

“Mungkin dia mengira rakyat lupa terhadap dosa-dosanya selama ini” ujar Komaruddin sembari menunjuk spanduk bergambar Wahidin Halim.

Dosa yang dimaksud oleh Komaruddin tidak lain adalah tindakan Wahidin Halim selama menjabat sebagai Walikota Tangerang. Penggusuran Kampung Cina Benteng misalnya, jelas itu menindas hak rakyat miskin untuk bertempat tinggal. Secara sadis mereka dipaksa kehilangan rumah, budaya, kehidupan sosial yang harmonis, penghasilan, dan lain-lain.

Demikian pula dengan kartu Multiguna. Awalnya, warga miskin mencium madu sorga karena dengan kartu Multiguna mereka dapat berobat secara gratis. Tetapi faktanya: sorga yang Wahidin Halim janjikan, neraka yang mereka dapatkan. Banyak warga miskin ditelantarkan di rumah sakit bahkan harus rela kehilangan nyawa. Maryati dan Linda Wahyuningsih contohnya. Keduanya ditolak rumah sakit sampai meninggal dunia meski sudah memegang kartu Multiguna.

Kabijakan Wahidin Halim juga deskriminatif terhadap perempuan dan menentang ke-binneka-an. Ini ditunjukkan dengan adanya Perda No.8 Tahun 2005 yang disebut-sebut sebagai Perda penerapan syari’at Islam. Lewat Perda ini, perempuan dilarang beraktivitas di tempat umum pada malam hari karena akan dicurigai sebagai pelacur.

Entah kenapa Wahidin Halim berpandangan semua perempuan di malam hari adalah pelacur. Yang jelas itu pelecehan terhadap perempuan. Di samping itu, bagaimana Perda syari’at Islam diberlakukan tanpa mempertimbangkan agama lain? Maka wajar bila Cina Benteng digusur sebab kawasan itu adalah perkampungan yang beda agama. Sebuah kebijakan yang lalim dari penguasa.

Kedzaliman juga terlihat saat kegiatan sosial Jalinan Kasih RCTI pada 22 Juli lalu yang bertujuan memberikan pengobatan gratis untuk masyarakat Cipondoh. Kegiatan itu digagalkan oleh Pemkot Tangerang meski masyarakat sangat membutuhkannya.

Yang paling mencolok, bantuan beras untuk orang miskin (Raskin) dari pemerintah pusat ditolak oleh Wahidin Halim. Padahal, beras itu adalah hak rakyat. Ini artinya, rakyat dilarang untuk mendapatkan haknya.

Wahidin Halim juga terkenal repsesif terhadap Media. Kasus demonstrasi PNS terhadap dua kantor harian lokal dan ancaman somasi terhadap beberapa media menandakan bahwa Wahidin Halim anti kritik. Hal ini tidak jauh berbeda dengan zaman orde baru di mana media diancam dan dibungkam. Akibatnya, demokrasi tersumbat akibat represivitas penguasa. Tidak ada lagi kebebasan berpekspresi dan berpendapat.

Selain kebijakan yang lalim, Wahidin Halim juga terlibat kasus korupsi. Beberapa kasus telah dilaporkan ke KPK seperti dugaan korupsi fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) senilai Rp 74.3 miliar, korupsi sosialisasi dan pengadaan lahan Bandara Soekarno-Hatta yang merugikan negara Rp 2,537 miliar, dan dugaan korupsi lainnya.

Untuk kasus fasos fasum, Wahidin Halim telah menggelapkan dan merekayasa data aset daerah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hal tersebut dinilai telah merugikan negara sebesar Rp 74.3 Miliar. Nilai itu diambil dari NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang berlaku saat ini, sekitar Rp 1 Juta/M2 x 74. 320 M2.

Sedangkan kasus Bandara, Wahidin telah dilaporkan KPK dengan nomor aduan 2011-08-000320. Inti dari laporan itu adalah dugaan keterlibatan Wahidin Halim dalam kasus korupsi sosialisasi dan pengadaan lahan Bandara Soekarno-Hatta Rp 2,537 miliar. Saat ini, KPK segera memeriksa kasus tersebut setelah beberapa kali mendapat aduan dalam kasus yang sama.

”Cukup sudah tindakan itu. Jangan sampai seluruh rakyat Banten merasakan hal yang sama” kata Komaruddin.

(beritakotak.wordpress.com)

KPK Didesak Tangkap Wahidin Halim

wahidin-halim-moyyJAKARTA–Sejumlah kalangan kembali mempertanyakan penanganan kasus dugaan korupsi lahan Bandara Soekarno Hatta yang diduga melibatkan Walikota Tangerang Wahidin Halim. Bahkan, rencananya Senin (19/9) mereka akan kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Tujuannya, untuk menagih janji penanganan kasus tersebut oleh KPK. Ancaman itu dikemukan Ketua Forum Aspirasi Warga Tangerang (FAWT) H Sarmili, kemarin. Sarmili mengatakan, dia dan sejumlah warga sekitar Bandara berencana mendatangi KPK untuk menanyakan tindaklanjut penanganan kasus dugaan korupsi yang terindikasi telah merugikan negara Rp2,537 Miliar.

“Kita akan mempertanyakan kasus tersebut. Kalau perlu, kita akan desak agar KPK menangkap Wahidin. Apalagi sebelumnya, seorang pejabat di KPK mengatakan akan menindaklanjuti kasus tersebut. Nah, Senin (19/9) besok kita akan menagih janji. KPK harus bertindak, soalnya kasus ini terindikasi merugikan negara Rp2,573 Miliar. Itu kan uang rakyat,” kata H Sarmili, kemarin seraya mengatakan dirinya, siap mengawal kasus dugaan korupsi sosialisasi dan pengadaan lahan Bandara Soekarno-Hatta itu sampai tuntas.

Seperti diketahui, pengusutan kasus dugaan korupsi lahan Bandara Soekarno-Hatta yang cuma menyentuh pejabat tingkat bawah, membuat kesal sejumlah kalangan. Itu juga yang dirasakan sejumlah warga yang tergabung dalam FAWT dan LSM Gerakan Masyarakat Bela Tangerang (Gerbang). Jumat (19/8) lalu, sekitar 20 anggota FAWT menggelar demo di kantor KPK dan di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan nomor aduan 2011-08-00032019.

Aksi yang dipimpin Sarmili yang juga tokoh masyarakat Neglasari, Kota Tangerang dan Ketua LSM Gerbang Niwan Rosidin ini diterima salah seorang perwakilan KPK. Mereka mendesak agar KPK turun tangan mengusut dugaan keterlibatan Walikota Wahidin halim. Menurut Sarmili, pengungkapan perkara selama ini sebatas menjerat sejumlah pejabat di tingkat bawah atau pelaksana lapangan, bukan substansi pejabat yang tersangkut perkara.

Ditambahkan Niwan, Kejari Tangerang maupun Kejati Banten harus sesegera mungkin mengajukan surat kepada Kejaksaan Agung, Mensesneg dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Kejari Tangerang diizinkan melakukan pemeriksaan terhadap pejabat bersangkutan. Niwan berharap, pengembangan kasus tersebut pihak Kejari tidak pilih kasih dalam pemeriksaan terhadap para saksi maupun tersangka lainnya. Baik pejabat aktif maupun tidak aktif. Mereka semua akan dipanggil.

Kasus ini, seperti dikutip pemberitaan beberapa media cetak sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang sedang membidik calon tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Soekarno-Hatta yang diduga merugikan negara sebesar Rp2,537 miliar. Dalam kasus tersebut, sebelumnya, Jaksa penuntut umum Riyadi SH menuntut hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider empat bulan penjara terhadap sejumlah terdakwa. Mereka antara lain, Aula Ismat Wahidin (mantan pegawai Dinas Pertanian), Ahmad Dimyati (mantan Camat Benda), Nawawi (Lurah Benda), Rusmino dan Aryo Mulyanto (keduanya pegawai PT Angkasa Pura II), Hamka Haris (pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang), Muhammad Nape (Camat Neglasari), serta Ahmad Syafei (Lurah Selapajang). Jaksa Riyadi menyatakan para terdakwa diduga telah mengubah harga tanah dari tanah sawah dan tanah rusak (bekas empang,red) menjadi tanah darat, yang harganya lebih tinggi. Kasus ini mengemuka pada pertengahan 2006 dan ditangani Polda Metro Jaya. (ahm)

Sebelumnya juga, dugaan Korupsi Wahidin Halim juga pernah dilaporkan oleh LSM KIPANG (Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa), Jumat, (30/4) lalu, yang secara resmi melaporkan Walikota Tangerang, Wahidin Halim (WH), ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), terkait indikasi penyimpangan dan korupsi terhadap aset daerah atau fasilitas sosial/ umum, senilai Rp74. 3 Miliar. Sebundel data dan laporan bernomor 27/LSM/LBH/IV/2O10, diterima langsung pejabat KPK dibagian verifikasi dan Analisa Data, dengan tanda terima surat/ dokumen bernomor 5120/56/04/2010. Langkah tersebut diambil para penggiat LSM ini, menyusul tak digubrisnya somasi yang telah dilayangkan mereka pada 1 April lalu.

Salah seorang warga sekitar Bandara Niman berharap kasus ini segera dituntaskan KPK secepatnya. oleh kerena itu, pemanggilan kepada Walikota Wahidin halim harus secepatnya dilakukan. Jangan, sampai timbul kesan di masyarakat, KPK tebang pilih dalam penanganan berbagai kasus. ”kalau WH (Wahidin Halim,red) dipanggil tidak datang, ya jemput paksa atau ditangkap kek. Biar seluruh masyarakat tahu bahwa, KPK tidak pandang bulu menangani kasus tersebut,” kata Niman.

sementara Ketua Lembaga Independen Pemantau Korupsi (LIPIKOR) Heriyanto berharap agar KPK mendengarkan aspirasi warga yang menjadi korban permainan mafia Tangerang. Sebab, mereka-mereka adalah warga yang menjadi korban pembebasan lahan tersebut. ”Ini kasus yang sangat berbeda dengan desakan menangani dugaan kasus pembagian dana hibah. Kalau kasus dana hibah, sangat jelas mereka adalah massa bayaran. Sedangkan dalam kasus dugaan korupsi lahan Bandara ini, adalah mereka yang benar-benar menjadi korban,” pungkas Heriyanto. (kp)

Ketika Jazuli Juwaini Menjual Agama untuk Kekuasaan

=-utf-8-B-YW5nZ290YS1rb21pc2ktdmlpaS1qYXp1bGktanV3YWluaS1tYWp1LXBpbGd1Yi1iYW50ZW4uanBn-=-714929Menelusuri daerah pemukiman warga di Provinsi Banten, tidak sulit menemukan slogan bertuliskan ”Saatnya Ulama Memimpin Banten”. Slogan bergambar Jazuli Juwaini untuk kampanye Pilkada itu terpampang di seantero jalan desa/kelurahan, salah satunya daerah Pondok Cabe, Tangerang Selatan.

”Apa jadinya jika ulama diperdagangkan untuk ambisi kekuasaan?” kata Ibu Rohimah salah satu warga Pondok Cabe yang juga angggota pengajian Majlis Taklim ini. Pernyataan itu bukan tanpa alasan, sebab sudah berulang kali Jazuli Juwaini memaksa diri ikut Pilkada dengan jualan yang sama.

Bahkan, saat ini Jazuli masih terbelit hutang akibat ambisinya memenangkan Pilkada Kabupaten Tangerang beberapa tahun silam. Hutang itu ditandatangani di atas materai dengan komitmen share dana kampaye. Sampai sekarang, hutang itu tidak jelas juntrungannya. Ini artinya: demi kuasa, ulama berkhianat pada kata.

Kini, jutaan rupiah kembali dihabiskan untuk meraih kursi gubernur. Ribuan Spanduk dan Baliho disebar ke pelosok desa/kelurahan. Entah dari mana dia dapatkan uang sebanyak itu, tapi yang jelas kasus sebelumnya dapat menjadi acuan.

Ulama dalam politik bukanlah hal baru. Tetapi memainkan cara kotor dengan menjual agama, melacurkan kehormatan ulama, menggunakan ayat al-Qur’an demi kepentingan kekuasaan, jelas memalukan. Orang semacam itu tidak pantas menyandang identitas ulama melainkan pembual rakyat berselendang sorban.

Politisi PKS itu seakan tidak pernah kapok membual rakyat guna meraih kekuasaan. Hasil investigasi menyatakan bahwa sebelum resmi diusung PKS, terjadi perdebatan di tubuh internal partai. Hampir seluruh pengurus partai terkejut ketika Jazuli Juwaini bersi keras mencalonkan kembali menjadi gubernur. Akibatnya, PKS seolah mengalami krisis kader di mana Jazuli terkesan sebagai kader terbaik di antara yang terburuk.

Usut demi usut, ternyata bukan itu sebabnya. Kader PKS di Banten tidak hanya Jazuli. Masih banyak kader lainnya yang lebih baik dan tergolong muda. Hanya saja, karena syahwat kekuasaannya tak terbendung, maka terpaksa ia diputuskan sebagai calon.

Instruksi pun dilayangkan untuk menyebar poster, spanduk, baliho dan lain-lain bergambar Jazuli Juwaini. Tak peduli melanggar aturan, berbagai atribut itu masih terpampang di sepanjang jalan desa/kelurahan. Padahal sebelumnya, Panwaslu sudah memerintahkan agar atribut calon dicopot dan dibersihkan. Bahkan tim sukses Jazuli menyatakan siap melaksanakan perintah itu. Namun apa mau dikata, ’ulama’ tetap berkhianat pada kata.

Menghadapi pemilihan gubernur (Pilgub) Banten 22 Oktober mendatang, masyarakat diharapkan hati-hati serta bersikap kritis menghadapi bualan, rayuan, dan lain-lain. Sipa pun yang berjanji, apa pun janji yang disampaikan tapi tak pernah terbukti, maka jangan harap terjadi perubahan. “Kita butuh pemimpin yang teruji komitmennya untuk Banten,” kata ibu Rohimah. http://beritakotak.wordpress.com

Wahidin Halim Memperkaya Diri

wahidin halim koin copy

Kekayaan Wahidin Halim dan keluarganya kini menjadi sorotan menjelang Pilkada Banten. Maklum Wahidin Halim dengan menggandeng Irna Narulita yang mencalonkan diri dengan nomor urut 2 akan merebut kursi gubernur.

Sejumlah kalangan mulai mempersoalkan banyaknya kejanggalan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang di bawah kepemimpinan Wahidin Halim.

Indikasi tersebut dapat dilihat dari pengalokasian dana hibah dan bantuan sosial yang begitu besar sampai 300%.  Kenaikan ini sangat fantastis karena sebelumnya dana hibah hanya berkisar 13,38 miliar kini bertambah menjadi Rp 45,67 miliar  atau naik sebesar Rp 32,9 miliar. Karenanya Drajat mengajak warga Tangerang untuk mengawasi.

Lalu seperti apa kekayaan Wahidin Halim?

Kekayaan tersebut diduga juga berasal dari korupsi pengadaan lahan bandara Internasional Soekarno-Hatta dilaporkan ke KPK oleh Forum Aspirasi Warga Tangerang (FAWT). Selama ini penanganan kasus yang mencuat sejak 2006 tersebut terkesan lamban. Padahal, kasus tersebut diduga kuat merugikan Negara Rp 2,537 miliar.

Ketua FAWT, Sarmili mengatakan, pihaknya sengaja melaporkan kasus ini ke KPK karena selama ini terkesan tebang pilih dalam pengusutan kasus tersebut. Mereka meminta KPK memerika Walikota Tangerang Wahidin Halim yang selama ini nyaris tidak tersentuh. “Kami melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan bandara dengan nomor aduan 2011-08-000320,” terang Sarmili kepada wartawan, kemaren.

Seperti dikutip pemberitaan beberapa media cetak sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang sedang membidik calon tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Soekarno-Hatta yang diduga merugikan negara sebesar Rp2,537 miliar. Peluang adanya tersangka baru ini dimungkinkan muncul setelah kejaksaan pada beberapa waktu lalu memeriksa staf ahli Walikota Tangerang Bidang Politik dan Hukum, Affandi Permana.
Saat kejadian pada 2002, Affandi menjabat Sekretaris Panitia Sembilan, yang bertugas membebaskan lahan. Sedangkan Ketua Panitia Sembilan adalah Wahidin Halim yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris  Daerah (Sekda) Kota Tangerang. Saat ini Wahidin menjabat sebagai Walikota Tangerang.
Sejauh mana pemeriksaan Affandi? Sayangnya, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tangerang Bambang Setyadi enggan membeberkan hasil pemeriksaan kepada publik. ”Secara teknis tidak bisa kami sebutkan. Tapi, yang jelas, ada fakta-fakta baru dari pemeriksaan itu untuk menentukan tersangka baru,” kata Bambang.
Diketahui sebelumnya,  jaksa penuntut umum Riyadi SH menuntut hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider empat bulan penjara terhadap sejumlah terdakwa. Mereka antara lain, Aula Ismat Wahidin (mantan pegawai Dinas Pertanian), Ahmad Dimyati (mantan Camat Benda), Nawawi (Lurah Benda), Rusmino dan Aryo Mulyanto (keduanya pegawai PT Angkasa Pura II), Hamka Haris (pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang), Muhammad Nape (Camat Neglasari), serta Ahmad Syafei (Lurah Selapajang).

Penumpukan kekayaan wahidin halim mengakibatkan Inflasi di Kota Tangerang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Nanan Sunandi di Serang, Senin (5/9), mengatakan, harga barang/jasa kebutuhan pokok di Banten secara umum mengalami kenaikan pada Agustus 2011 bertepatan dengan bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri 1432 H.

Hal itu tercermin dari naiknya angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 128,13 pada Juli 2011 menjadi 129,52 pada bulan Agustus 2011 atau terjadi perubahan indeks (inflasi0 1,08 pesen).”Inflasi terjadi karena dipicu naiknya indeks seluruh kelompok pengeluaran,” kata Nanan Sunandi.

Ia mengatakan, pada Agustus 2011 sebanyak 257 komoditas mengalami perubahan harga, di antaranya 190 komoditas mengalami kenaikan dan 67 komoditas terjadi penurunan harga.

Menurut dia, inflasi terjadi karena dipicu oleh naiknya indeks kelompok bahan makanan 1,32 persen, diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,59 persen, kelompok sandang 4,88 persen, kelompok kesehatan, 0,57 kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,10 serta kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 4,53 persen. Sementara kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan naik 0,36 persen.

(beritakotak.wordpress.com)