Para Ulama yang Kecewa Pilgub Banten, Demo ke KPK

ulama banten ke kpkJakarta- Kedatangan puluhan ulama Banten ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dana hibah Banten ditanggapi sinis oleh Tim Sukses Ratu Atut, Afriadi Ajo hari ini di Jakarta (24/11/2011). Dia menuding, bahwa pendemo ini masuk dalam barisan tim Wahidin Halim, cagub yang dikalahkan Ratu Atut.”Ini ulama yang berpolitik. Beliau masuk ke dalam ranah politik. Tugas ulama seharusnya menenangkan masyarakat. Ulama itu panutan,” jelas Afriadi.

Afriadi melihat bahwa paraa ulama ini adalah pendukung fanatik Wahidin Halim.

“Ulama yang demo tersebut adalah pendukung fanatik Wahidin-Irna. Buya Muhtadi Dimyati, ulama yg memimpinan demo tersebut, tidak saja gencar berkampanye untuk WH-Irna, tapi bahkan beliau juga datang ke persidangan MK memberikan dukungan pada kuasa hukun WH-Irna.” terangnya

“Buya Dimyati sudah terlalu jauh masuk ke dalam ranah politik. Dia sudah terlibat ke dalam politik praktis. Tentu itu adalah hak beliau sebagai warga negara. Hanya saja seharusnya dg kapasitas dia sebagai ulama panutan, bisa memberikan tauladan yang baik dalam berpolitik.” jelas Afriadi

afriadi ajo“Demo di KPK hari ini adalah sisa-sisa kekecewaan pemilukada Banten. Kita semua tahu, isu dana hibah pertama kali diangkat ketika pemilukada berlangsung. Dan sekarang digencarkan lagi ketika MK menolak gugatan kubu WH-Jazuli.” terangnya.

Afri berharap semua menerima keputusan MK tersebut dan meneruskan pembangunan Banten. “Seharusnya, semua pihak legowo menerima keputusan MK. Tugas selanjutnya, ulama panutan apalagi, adalah memberikan ketenangan dan nuansa damai kepada masyarakat, serta menghimbau masyarakat untuk bersatu padu di bawah kepemimpinan gubernur-wakil gubernur terpilih untuk memajukan Banten” jelasnya.

“Secara substantif saya sangat yakin bahwa buya Muhtadi tidak mengerti sama sekali tentang Dana Hibah yang dia protes hari ini. Dia hanya berdasarkan info ICW tanpa tahu apakah info itu benar ataupun keliru. Dalam hal hal ini Abuya sudah terjebak dalam kepentingan pihak tertentu, dan itu sungguh disayangkan.” lanjut Afriadi

“Dan Abuya seharusnya juga tahu bahwa KPK mengusut satu kasus tidak berdasarkan desakan kelompok tertentu termasuk ulama, tetapi adalah berdasarkan bukti hukum.” terangnya lagi.

 

Pernyataan ini menanggapi aksi demonstrasi Forum Ulama Banten yang berharap kepada KPK untuk segera menyelidiki dan menyidik kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan sosial yang diduga dilakukan oleh Saudari Ratu Atut Chosiyah,” kata salah satu perwakilan ulama, KH Muhtadi Dimiyati di kantor KPK, Kamis (24/11/2011) sore.

Muhtadi datang bersama sekitar 40 orang ulama mendatangi kantor KPK. Mereka datang mengenakan pakaian muslim lengkap: sarung, kemeja koko, dan peci.
Muhtadi mengatakan, pihaknya akan terus memantau bahkan mengawasi KPK untuk menanyakan perkembangan kasus ini. Jika ada bukti yang membenarkan dugaan korupsi yang dilakukan Ratu Atut tersebut, maka KPK harus menyeret pihak-pihak yang terlibat ke dalam proses hukum.

Rombongan ulama tersebut datang bersama aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdulah Dahlan. Abdulah mengatakan para ulama ini memang menanyakan laporan yang telah dimasukkan ICW sebelumnya. “Ya laporan yang itu,” tutur Abdullah.

Ketua KPK, Busyro Muqoddas pernah mengatakan, laporan itu saat ini masih dalam kajian KPK. Jika KPK menemukan adanya bukti yang menunjukan ada indikasi korupsi pada laporan itu, maka KPK akan segera melakukan tindakan proses hukum.

 

(kabarpolitik.com / as)

Masyarakat Banten Tolak PSU

pilgub-banenTANGERANG KOTA – Sengketa Pemilukada Propinsi Banten yang digelar 22 Oktober 2011 lalu nampaknya semakin panas, sepanas kuis di media televisi, dugaan kecurangan selalu di hembuskan oleh masing masing para pencari posisi. Hampir sebagian masyarakat menyatakan tidak setuju Pemilihan Suara Ulang (PSU) diselenggarakan,  jelang vonis  yang direncanakan akan dibacakan pekan depan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya sangat tidak setuju kalau terjadi PSU, karena yang dirugikan adalah rakyat dan birokrasi, tidak mungkinlah PSU karena selisih suara sangat jauh, kalau masalah pelanggaran, yang namanya permainan sudah pasti pada melakukan pelanggaran, semoga MK lebih melihat kepada kepentingan rakyat dan birokrasi.

“Kalau ada rakyat yang menginginkan PSU, rakyat yang mana?, birokrasi yang mana, kalau pun ada, “katanya rakyat”. Rakyat cuma dipakai tunggangan doang, untuk kepentingan tertentu. Pilkada hanya bikin luka rakyat,“ cetus  Omay Komarudin warga Tangsel kepada Bantenpost.

PSU, samadengan bisa membuat stress calon yang kere, harus menjual apa lagi mereka. Kyai dan para ulama itu biar terus ada yang ngasih persen lagi. orang calon pilgub-nya juga kata orangmah Kyai, (Kyai + Artis) Kyai dan ulama ngurusi umat saja, jangan ikut kesana kemari sama calon gubernur. Terbukti santri banyak yang libur ngajinya lantaran Kyai dan ulamanya ikut Irna kampanye. Cetus Odie El Hasan di Kota Serang menanggapi adanya Kyai dan para ulama yang menginginkan PSU.

PSU harus!, biaya yang dikeluarkan buat PSU jauh lebih kecil dibanding APBD yang akan dikeruk calon terpilih, tante saya sebentar lagi bakal diajak jalan-jalan ke singapura oleh pemenang. Kebetulan sebagai anggota PKK di Serang. Upsss duit dari mana tuh..? cetus Budi Setiadi warga Kuningan Jawabarat yang ikut peduli dan memperhatikan Pemilukada Banten.

“PSU sangat murah biayanya. yang mahal serangan fajarnya Kecurangan yang dilakukan hampir semua kandidat,” cetus  Adhe Wahyu Hidayat di Jakarta.

“Saya tidak setuju PSU, MK sendiri sudah bilang pelanggaran yang sifatnya pidana tidak akan menggugurkan hasil Pilkada Banten, jangan lagi masyarakat dibebani dengan kepentingan-kepentingan para elit politik yang bertarung yang jelas-jelas hanya akan menguntungkan kelompok mereka saja,” cetus Hadiq Warga Karawaci Kota Tangerang.

“Seribu kali pemilu di ulang (PSU), hal itu tidak berpengaruh bagi rakyat dengan catatan asal jangan memakai uang rakyat baik APBN/APBD,” ujar Tri Pamungkas warga Kabupaten Tangerang yang juga aktivis mahasiswa ini.

Try mengungkapkan, sebagai kaum yang netral pihaknya setuju-setuju saja siapapun yang akan mendapatkan singgasana politik di Banten, namun demikian, cetus Try, hendaknya kepada seluruh masyarakat selaku pemerhati kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah mengusulkan siapapun yang menggugat dialah yang harus menyiapkan anggaran untuk biaya pemilu ulang (PSU) dan jangan mengorbankan masyarakat.

“Memang belum ada aturan yang secara spesifik menentukan apakah memakai uang rakyat lagi atau bagai mana? Namun demikian pastinya PSU adalah cermin kegagalan dan lemahnya hukum di negara ini yang mengakibatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah semakin menipis, belum selesai isu nasional muncul konflik di daerah,” beber Try.

Menurutnya, para petinggi di Banten nampaknya kurang peduli terhadap keberadaan masyarakat. Mereka hanya bereforia dengan politik–politik keskuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongan bukan untuk menciptakan masyarakat Banten maju dan berkembang menuju kesejahteraan secara menyeluruh.

“Sementara mayoritas masyarakat di Banten sendiri nampaknya kurang peduli akan politik, hal itu dapat dilihat dan dirasakan, banyaknya angka pengangguran di Banten memaksa kehidupan jauh dari layak,” tuturnya.

Seyogyanya pemerintah Propinsi Banten, cetus Try lagi, peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik antara lain, Pendidikan murah, bahan makanan pokok murah, pelayanan kesehatan memadai, dalam penjualan hasil bumi pun sekiranya bisa menutupi dengan biaya operasional, karena selama ini masih jauh dirasa.

“Seharusnya para pengusa setempat kembali kepada tujuan semula yaitu dari rakyat untuk rakyat bukan untuk penguasa yang menghisap keringat rakyat,” pungkasnya.

 

(kabarpolitik.com / BP/ZIE/JNA)

Gugatan WH-Irna Terkesan Manipulatif dan Provokatif

mahfud mdJakarta – Dalil-dalil permohonan keberatan atas hasil Pilkada Banten yang diajukan kubu Wahidin Halim-Irna nyata-nyata tanpa dasar, tidak beralasan hukum, tidak didukung bukti yang sah dan valid cenderung.
Demikian dikatakan Tim Media Ratu Atut, Afriadi dalam  keterangan pers atas kesimpulan kuasa hukum Arteria Dahlan menjelang pembacaan vonis sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Gugatan ini terkesan manipulatif dan provokatif. Saksi-saksi yang dihadirkan pun tidak memiliki kualifikasi sebagai saksi,” katanya, Kamis (17/11).
Jadi. Imbuhnya, amat terang dan jelas bahwa hal yang ingin dicapai pemohon adalah
menciptakan oponi bahwa Pasangan Atut-Rano telah mengotori sendi-sendi demokrasi dalam pesta demokrasi di Provinsi Banten.
“Tidak terbukti adanya pelanggaran terstruktur dan sistemik  bahwa Ratu Atut dan Rano Karno menggunakan jabatannya untuk memerintahkan Pegawai Negeri Sipil dan alat kelengkapan pemerintahan daerah seperti camat, Lurah, RW dan RT serta alat untuk memenangkan pilkada,” katanya lagi.
Sebaliknya, imbuhnya, pasangan WH-Irna yang nyata-nyata melakukan pelanggaran-
pelanggaran yang bersifat terstruktur dalam bentuk pelibatan birokrasi, penggunaan fasilitas daerah, perilaku intimidatif, perilaku diskriminasi, money politics dengan segala bentuk dan pengertiannya, kampanye hitam.
“Bahkan, mereka telah melakukan 531 pelanggaran. Ini dengan disertai dokumen bukti dan saksi-saksi yang relevan dan memenuhi kualifikasi menurut hokum,” demikian Afriadi.[arp]

(kabarpolitik.com / rmol)

Timses Ratu Atut dipukul Ketua Nasdem Banten

Jakarta – Anggota tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno, Barhiti, mengaku pernah dipukul oleh Ketua Nasdem Provinsi Banten Sam Rahmat.
“Saya dipukul di ludahi oleh Sam Rahmat selaku ketua Nasdem Provinsi Banten karena ingin mencopot baliho  calon gubernur Wahidin Halim,” kata Barhiti saat memberikan kesaksian pada lanjutan sidang sengketa pilkada Banten di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, peristiwa pemukulan  tersebut terjadi 13 September 2011. Saat itu, dirinya bersama dua rekannya yakni Hatiri dan Lukman melihat poster di Ratu Atut sudah dalam kondisi rusak, sedangkan  gambar Wahidin yang berada di sampingnya tidak rusak.
“Saya sebagai pendukung Atut merasa kesal karena balihonya dirusak. Maka saya ingin copot baliho Wihidin, tapi  saya ditarik 10 orang dan dibawa ke rumah Pak Sam Rahmat,” katanya.
Di kediaman Sam Rahmat, dirinya mengaku dipukuli beberapa orang serta ditelanjangi termasuk oleh Sam Rahmat, bahkan salah seorang rekannya  dipukul pakai senjata api oleh seseorang, sedangkan Lukman berhasil melarikan diri,” katanya dibenarkan oleh Hatiri.
Kuasa hukum pasangan Atut-Rano, Arteria Dahlan mengatakan bila pihaknya memiliki bukti laporan ke kepolisian Pandegelang.
Sedangkan kuasa hukum WH-Irna mengatakan bila laporan tersebut telah dibantah oleh Sam Rahmat di kepolisian dan tidak terbukti.
Kemudian dalam keterangan saksi pasangan Atut-Rano lainnya menyebutkan tentang pemberian uang dan sembako oleh timses WH-Irna.
Selain itu, ada juga “black campaign” dengan penggadaan majalah Tiro yang berisi tentang pemberitaan untuk menyudutkan Ratu Atut.   
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten periode 2012-2107 digelar 22 Oktober 2011 diikuti tiga pasangan calon, yakni Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno, Wahidin Halim-Irna Narulita dan Jazuli Juwaini-Makmun Muzzaki.
Berdaarkan rekapitulasi penghitungan suara KPU, menetapkan pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno menempati urutan pertama dengan  meraih 2.136.035 suara atau 49,65 persen, Wahidin Halim-Irna Narulita memperoleh 1.674.957 suara (38,93 persen) dan  Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki 491.432 suara (11,42 persen) dari total suara sah 4.302.424 suara.
Pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita tidak bisa menerima hasil perolehan suara tersebut karena terindikasi adanya kecurangan, dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstutisi.

(kabarpolitik.com / ant/ ai)

Puluhan Saksi Bongkar Kecurangan WH

JAKARTA – Kubu Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno bagai berada di atas angin dalam persidangan sengketa Pemilukada Banten 2011 di Mahkamah Konstitusi RI, Selasa (15/11/2011), setelah puluhan saksi yang dihadirkan satu per satu membeberkan kecurangan Wahidin Halim yang dilakukan secara massif, sistematis dan terstruktur.
Salah seorang saksi, Siti Fatimah, warga asal Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Tangerang, membeberkan penyeberan fotokopi Majalah Tiro yang isinya menjelek-jelekkan Hj. Ratu Atut Chosiyah dalam cara Silaturahmi MUI Kota Tangerang dengan MUI tingkat kecamatan, di antaranya MUI Ciledug.
Saksi lainnya, Hamida asal Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, menceritakan intimidasi yang dialaminya dan pemecatan oleh Lurah Sayuti dari jabatannya sebagai Ketua Posyandu Nusa Indah 2, karena dituduh sebagai pendukung Ratu Atut. Hal serupa dialami oleh Tamimah, warga Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.
Puluhan saksi lainnya juga membeberkan kecurangan yang dilakukan Wahidin Halim secara detil dan terperinci, mulai dari curi start kampanye, politik uang, intimidasi, hingga kampanye hitam berupa penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekan Ratu Atut. Sementara tim kuasa hukum Wahidin-Irna tak bisa berbuat banyak, kecuali hanya mememinta manjelis hakim agar mengingatkan saksi bahwa ada resiko tuntutan pidana apabila memberikan kesaksian palsu.
Sementara saat saksi memberikan keterangan seputar kasus Direktur Utama PDAM Tirta Benteng, Achmad Marju Kodri terkait keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), di luar ruang sidang terjadi kegaduhan yang diduga adu mulut antara pendukung Wahidin-Irna dan Atut-Rano. Kegaduhan tersebut sempat mengganggu jalannya persidangan, namun segera mereda setelah petugas keamanan berhasil mengendalikan situasi.
Usai sidang, kuasa hukum Atut-Rano, Arteria Dahlan, menjelaskan bahwa semua keterangan saksi-saksi fakta telah membongkar kecurangan-kecurangan yang dilakukan penggugat dan terbukti massif, sistematis dan terstruktur. “Kami tidak punya niat sedikit pun mencederai persidangan, tetapi lihat bagaimana sikap kuasa hukum penggugat dalam sidang,” katanya.
“Sikap kuasa hukum yang cenderung emosional dan terlihat sekali mereka gugup menghadapi keterangan saksi-saksi fakta yang kami hadirkan. Itu karena semua saksi membuktikan penggugatlah yang justru melakukan kecurangan,” kata Arteria lagi.
Sidang dilanjutkan sore harinya, mulai pukul 16.00, dengan agenda melanjutkan keterangan saksi-saksi yang disiapkan tim kuasa hukum tergugat. “Kami sudah menyiapkan 77 saksi hari ini, sedangkan yang sudah memberikan kesaksian ada 24 orang. Kami ingin membuktikan secara gamblang, jelas dan diserta bukti-bukti hukum siapa yang sebenarnya melakukan kecurangan-kecurangan,” tukas Arteria.

 

(kabarpolitik.com / wp/sip)

WH-Irna melakukan Kecurangan di Kota Tangerang

JAKARTA - Pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno membantah semuan tudingan para penggugat dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Provinsi Banten yang digelar di ruang sidang Pleno gedung  Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (10/11).
Bahkan, mereka balik menuding, para penggugat yang menginginkan Pilkada provinsi Banten bersih dari KKN, mereka nilai merupakan kebohongan. Sebab, justru penggugat yang melakukan KKN. Begitupun dengan dalil, adanya duplikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta software yang dapat menambah jumlah suara, tidak memiliki fakta.
“Soal software. Pihak terkait tidak diuntungkan karena yang dijdikan acuan adalah penghitungan manual, yang menggunakan IT adalah PPK Kota Tangerang, yang selama ini basis pemohon, bahwa pemohon menang mutlak di tangerang,” kata kuasa hukum Atut-Rano, Arteria Dahlan.
Arteria menambahkan, pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita melakukan pelanggaran serius uang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif di hampir seluruh kabupaten/kota, sebelum dan ketika masa kampanye Pemilukada Banten.
Menurutnya, pelanggaran tersebut mulai dari pengerahan birokrasi/PNS, politik uang, intimidasi, dan kampanye hitam. “581 saksi akan membeberkan pelanggaran dan bukti-bukti di persidangan ini,” ujar Arteria.
Sementara majelis hakim yang diketuai Mahfud MD menunda persidangan. “Sidang diskor dan dilanjutkan kembali pukul 14.00 WIB,” kata Mahfud.
Seperti diketahui, sengketa Pilkada Provinsi Banten digugat tiga pasangan calon, Wahidin Halim-Irna Nalurita, Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki dan bakal calon independen Dwi Jatmiko-Tjejep Mulyadinata. Para penggugat keberatan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Banten karena menetapkan pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno.  (kyd/jpnn)

Kecurangan WH-Irna Lebih Banyak, Terstruktur dan Sistematis lhoo

wahidin-halim-moyySERANG- Tim sukses pasangan calon Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah- Rano Karno membantah keras tudingan kubu Wahidin Halim-Irna Narulita yang menyebutkan telah menyebar video kecurangan di YouTube.  
“Bagi kami, tuduhan yang dilayangkan Jazuli Abdillah adalah sebagai bentuk reaksi panik pihak WH-Irna karena kecurangan demi kecurangan yang mereka lakukan diketahui oleh publik secara luas,” kata Juru Bicara Tim Kampanye Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno, Iwan Kusuma Hamdan dalam keterangan tertulis kepada okezone, Senin (7/11/2011)
Iwan mengatakan, video-video itu merupakan sebuah pukulan bagi pihak WH-Irna. Sebab publik mengetahui ternyata yang banyak melakukan kecurangan adalah WH-Irna sendiri dan bukan kubu Atut-Rano.
Sebelumnya, jurubicara pasangan WH-Irna, Ahmad Jazuli Abdillah mengatakan kubu Atut-Rano mengunggah video-video di YouTube. “Munculnya kompilasi seakan-akan terjadi kecurangan WH IRNA dalam video yang tersebar di Youtube adalah merupakan rekayasa sesat dari oknum pasangan nomor urut 1 (Atut Rano) yang panik dan reaktif,”
Menurut Ahmad Jazuli, kepanikan dan reaktifnya pasangan Atut-Rano karena banyaknya gugatan soal kecurangan yang dilakukan pasangan nomor urut 1 dalam Pilgub Banten ini dan juga gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Terkait hal itu, Iwan mengatakan video kecurangan WH-Irna di YouTube adalah bukti bahwa mereka ibarat maling teriak maling “Menuduh kami curang padahal mereka memiliki segudang kecurangan, terbukti dengan video yang dirilis YouTube,” katanya.
Kecurangan yang dilakukan oleh kubu WH-Irna, kata Iwan, bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif terutama di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. “Semua fakta kecurangan WH-Irna tersebut akan kami buka di sidang Sengketa Pemilukada Banten di MK yang akan dimulai pada hari Selasa 8 November 201,” katanya.

okezone

Video Kecurangan Wahidin Halim Beredar di Youtube

Tangerang – Video kecurangan pemilukada Banten beredar banyak di You Tube dengan user “beritabanten”. Ada enam video pelanggaran oleh pasangan nomor urut dua, Wahidin Halim – Irna Narulita yang diupload dengan bentuk pelanggaran yang bervariasi.
Video pertama berjudul Hari Tenang Pilgub tetap Kampanye. Video yang berdurasi 1 menit 6 detik ini merekam kegiatan silaturahmi dan pelantikan Perempuan Demokrat Republik Indonesia yang berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2011 di Sport Centre Alam Sutera, Tangsel. Tanggal tersebut merupakan hari tenang kampanye Pilgub, dan berdasarkan aturan dilarang untuk melakukan kampanye dan pengumpulan massa. Dalam pertemuan tersebut, terekam perempuan yang sedang berpidato meneriakkan salam perubahan dan mengajak semua hadirin untuk memenangkan Wahidin Halim (http://www.youtube.com/watch?v=eSO7DNPMpYY&feature=autoplay&list=ULdkBJInliSLY&lf=mfu_in_order&playnext=1).
Video kedua berjudul Pelibatan PNS Money Politics. Video berdurasi 2 menit 6 detik ini merupakan berita dari Global TV yang direkam menggunakan Blackberry dan diunggah beberapa hari yang lalu. Video ini memberitakan pelanggaran yang dilakukan oleh kubu WH dengan membagikan Roti bergambar WH pada saat acara halal bi halal PGRI se-Kota Tangerang pada saat sebelum massa kampanye (http://www.youtube.com/watch?v=NJrsE1DEubY&feature=BFa&list=UL2kf1e8QFn5I&lf=mfu_in_order.
Video ketiga juga berasal dari berita Global TV tanggal 20 Oktober yang memberitakan pelanggaran Money Politics oleh kubu WH berupa membagi-bagikan duit kepada warga agar memilih Wahidin dan kemudian dilaporkan oleh aktivis LSM ke Panwaslu Kota Tangerang untuk segera ditindaklanjuti (http://www.youtube.com/watch?v=LxtGalUhdQA&feature=mfu_in_order&list=UL).
Video keempat juga terkait pelanggaran money politics pada saat acara dengan ibu-ibu Posyandu. Setiap peserta dibagi duit 150 ribu beserta kipas bergambar WH-Irna (http://www.youtube.com/watch?v=-JwZuSgHreo&feature=BFa&list=ULNJrsE1DEubY&lf=mfu_in_order).
Video yang lain adalah curi start kampanye yang dilakukan oleh kubu Wahidin dengan memasang atribut kampanye di sepanjang jalan utama Tangerang Selatan pada saat sebelum masa kampanye. WH Irna pun kemudian diberi sanksi oleh Panwaslu Tangsel (http://www.youtube.com/watch?v=IywqzhQ_jZQ&feature=BFa&list=ULmBAs2DvEFLA&lf=mfu_in_order).
Video terakhir adalah penggerebekan percetakan di daerah Ciledug yang memperbanyak majalah TIRO dngan tujuan black campaign terhadap Ratu Atut (http://www.youtube.com/watch?v=mBAs2DvEFLA&feature=BFa&list=ULK3cLvwjtA6Q&lf=mfu_in_order).
Muhammad seorang warga tangsel yang menemukan link video di youtube ini karena penasaran dengan rumor adanya pelanggaran di Pilgub, mengatakan “Kalau dilihat memang berita ini sudah pernah tayang di TV, cuma kurang publikasi, karena kalau di TV sekali tayang, tapi kalau di Youtube, dia menjadi ada terus-menerus,” ujarnya hari ini (3/11/2011).
Muhammad menujukkan ekspresi wajah heran melihat begitu banyaknya video pelanggaran yang dilakukan oleh kubu Wahidin di Kota Tangerang secara masif, sistematis dan terstruktur. “Dari video yang saya lihat, ternyata Kota Tangerang memang ada pengerahan Pegawai Negeri Sipil, dan video itu masuk TV nasional, lho, jadi bukan sembarangan berita,” terangnya.
Sebagai warga Tangerang Selatan, yang merupakan daerah Tangerang Raya, Muhammad berharap semua calon bisa menerima hasil Pemilukada secara lapanag dada. Karena kalau dipermasalahkan maka yang mempermasalahkan juga bermasalah dengan dirinya sendiri “Seperti Maling Teriak Maling,” sindirnya.
Dia berharap agar pilgub ini mementingkan hak rakyat yang telah melaksanakan pemilihan  dan menjatuhkan pilihannya pada yang terbaik. “Saya baca berita harapan dari beberapa elit demokrat yang juga mengharapkan agar ada ketulusan menerima kekalahan, dan legowo untuk meneruskan memikirkan rakyat, bukan mempermasalahkan pilihan rakyat yang jelas-jelas banyak mendukung calon yang menang,” tutupnya.***

Mahasiswa Serukan KPK Tangkap Walikota Tangerang

wahidin-halim-moyyTangerang – Kasus korupsi serta berbagai tindakan yang merukian dilakukan Walikota Tangerang, Wahidin Halim terhadap rakyat miskin tidak membuatnya kapok mencalonkan diri gubernur Banten. “Mungkin dia mengira rakyat lupa terhadap dosa-dosanya selama ini, Saya berharap KPK Menangkap Walikota Tangerang” ujar Sulaiman, seorang Mahasiswa Tangerang, sembari menunjuk spanduk bergambar Wahidin Halim.

Beberapa hal yang merugikan warga dilakukan Wahidin Halim selama menjabat sebagai Walikota Tangerang. Penggusuran Kampung Cina Benteng misalnya, jelas itu menindas hak rakyat miskin untuk bertempat tinggal. Secara sadis mereka dipaksa kehilangan rumah, budaya, kehidupan sosial yang harmonis, penghasilan, dan lain-lain.

Kabijakan Wahidin Halim juga deskriminatif terhadap perempuan dan menentang ke-binneka-an. Ini ditunjukkan dengan adanya Perda No.8 Tahun 2005 yang disebut-sebut sebagai Perda penerapan syari’at Islam. Lewat Perda ini, perempuan dilarang beraktivitas di tempat umum pada malam hari karena akan dicurigai sebagai pelacur.

Entah kenapa Wahidin Halim berpandangan semua perempuan di malam hari adalah pelacur. Yang jelas itu pelecehan terhadap perempuan. Di samping itu, bagaimana Perda syari’at Islam diberlakukan tanpa mempertimbangkan agama lain? Maka wajar bila Cina Benteng digusur sebab kawasan itu adalah perkampungan yang beda agama. Sebuah kebijakan yang lalim dari penguasa.

Kedzaliman juga terlihat saat kegiatan sosial Jalinan Kasih RCTI pada 22 Juli lalu yang bertujuan memberikan pengobatan gratis untuk masyarakat Cipondoh. Kegiatan itu digagalkan oleh Pemkot Tangerang meski masyarakat sangat membutuhkannya.

Yang paling mencolok, bantuan beras untuk orang miskin (Raskin) dari pemerintah pusat ditolak oleh Wahidin Halim. Padahal, beras itu adalah hak rakyat. Ini artinya, rakyat dilarang untuk mendapatkan haknya.

Wahidin Halim juga terkenal repsesif terhadap Media. Kasus demonstrasi PNS terhadap dua kantor harian lokal dan ancaman somasi terhadap beberapa media menandakan bahwa Wahidin Halim anti kritik. Hal ini tidak jauh berbeda dengan zaman orde baru di mana media diancam dan dibungkam. Akibatnya, demokrasi tersumbat akibat represivitas penguasa. Tidak ada lagi kebebasan berpekspresi dan berpendapat.

Selain kebijakan yang lalim, Wahidin Halim juga terlibat kasus korupsi. Beberapa kasus telah dilaporkan ke KPK seperti dugaan korupsi fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) senilai Rp 74.3 miliar, korupsi sosialisasi dan pengadaan lahan Bandara Soekarno-Hatta yang merugikan negara Rp 2,537 miliar, dan dugaan korupsi lainnya.

Untuk kasus fasos fasum, Wahidin Halim telah menggelapkan dan merekayasa data aset daerah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hal tersebut dinilai telah merugikan negara sebesar Rp 74.3 Miliar. Nilai itu diambil dari NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang berlaku saat ini, sekitar Rp 1 Juta/M2 x 74. 320 M2.

Sedangkan kasus Bandara, Wahidin telah dilaporkan KPK dengan nomor aduan 2011-08-000320. Inti dari laporan itu adalah dugaan keterlibatan Wahidin Halim dalam kasus korupsi sosialisasi dan pengadaan lahan Bandara Soekarno-Hatta Rp 2,537 miliar. Saat ini, KPK segera memeriksa kasus tersebut setelah beberapa kali mendapat aduan dalam kasus yang sama.

”Cukup sudah tindakan itu. Jangan sampai seluruh rakyat Banten merasakan hal yang sama” kata Sulaiman.

(beritakotak.wordpress.com)

Inilah Calon Gubernur Banten yang Bermasalah

demo kpk (6)JAKARTA– Calon gubernur yang bermasalah akan dipanggil KPK terkait kasus-kasus korupsi lahan Bandara Soekarno Hatta dan fasilitas umum yang diduga melibatkan Walikota Tangerang Wahidin Halim. Janji tersebut dikemukakan sebab tuntutan masyarakat telah beberapa kali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. 

Sekitar 200 orang warga yang tergabung dalam Forum
Masyarakat Tangerang Utara bersatu (FORBES) dan LSM Gerakan Masyarakat
Bela Tangerang (Gerbang) mengadukan Walikota Tangerang Wahidin Halim
ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi lahan
Bandara Soekarno-Hatta dan dugaan korupsi Lahan fasos-fasum (fasilitas
sosial/umum) Kota Tangerang.
Mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap dan
mengadili Wahidin Halim serta kroninya seputar persoaalan dugaan
korupsi yang terjadi dalam pemkot Tangerang. Demonstran memberikan
hadiah seekor ayam jantan kepada KPK sebagai simbol agar KPK berani
jantan dan serius menangani dan mengungkap tuntas laporan mereka
seadil-adilnya demi kemaslahatan warga Tangerang.

demo kpk (1)

Menurut koordinator FORBES, Niwan Rosidin, pihaknya menyoal simpang
siur dan lambannya KPK memproses laporan yang mereka serahkan sekitar
sebulan lalu ke KPK dengan nomor aduan 2011-08-000320 yang intinya
melaporkan dugaan keterlibatan Wahidin Halim dalam kasus dugaan
korupsi sosialisasi dan pengadaan lahan Bandara Soekarno-Hatta dan
merugikan negara senilai Rp2,537 miliar.
“Kami mendesak KPK untuk menangani persoalan ini secara serius demi
rasa keadilan masyarakat sekitar Bandara,” ujar Niwan.

 

 

Beberapa Kali Demonstrasi ke KPK

Beberapa kali demonstrasi juga telah dilakukan. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Forum Aspirasi Warga Tangerang (FAWT) H Sarmili, hari ini (17/10/2011). Sarmili mengatakan, dia dan sejumlah warga sekitar Bandara akan kembali menuntut KPK untuk menindaklanjuti penanganan kasus dugaan korupsi yang terindikasi telah merugikan negara Rp2,537 Miliar.

“Kita akan mempertanyakan kasus tersebut. Kalau perlu, kita akan desak agar KPK menangkap Wahidin. Apalagi sebelumnya, seorang pejabat di KPK mengatakan akan menindaklanjuti kasus tersebut.” jelasnya.

 demo kpk (17)

Pengusutan kasus dugaan korupsi lahan Bandara Soekarno-Hatta yang cuma menyentuh pejabat tingkat bawah, membuat kesal sejumlah kalangan. Itu juga yang dirasakan sejumlah warga yang tergabung dalam FAWT dan LSM Gerakan Masyarakat Bela Tangerang (Gerbang). Beberapa kali anggotael FAWT menggelar demo di kantor KPK dan di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan membawa surat aduan bernomor 2011-08-00032019.

 

Ditambahkan Niwan, Kejari Tangerang maupun Kejati Banten harus sesegera mungkin mengajukan surat kepada Kejaksaan Agung, Mensesneg dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Kejari Tangerang diizinkan melakukan pemeriksaan terhadap pejabat bersangkutan. Niwan berharap, pengembangan kasus tersebut pihak Kejari tidak pilih kasih dalam pemeriksaan terhadap para saksi maupun tersangka lainnya. Baik pejabat aktif maupun tidak aktif. Mereka semua akan dipanggil.

Sebelumnya juga, dugaan Korupsi Wahidin Halim juga pernah dilaporkan oleh LSM KIPANG (Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa), yang secara resmi melaporkan Walikota Tangerang, Wahidin Halim (WH), ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), terkait indikasi penyimpangan dan korupsi terhadap aset daerah atau fasilitas sosial/ umum, senilai Rp74. 3 Miliar. Sebundel data dan laporan bernomor 27/LSM/LBH/IV/2O10, diterima langsung pejabat KPK dibagian verifikasi dan Analisa Data, dengan tanda terima surat/ dokumen bernomor 5120/56/04/2010. Langkah tersebut diambil para penggiat LSM ini, menyusul tak digubrisnya somasi yang telah dilayangkan mereka.

demo kpk (12)

Salah seorang warga sekitar Bandara Niman berharap kasus ini segera dituntaskan KPK secepatnya. oleh kerena itu, pemanggilan kepada Walikota Wahidin halim harus secepatnya dilakukan. Jangan, sampai timbul kesan di masyarakat, KPK tebang pilih dalam penanganan berbagai kasus. ”kalau WH (Wahidin Halim,red) dipanggil tidak datang, ya jemput paksa atau ditangkap kek. Biar seluruh masyarakat tahu bahwa, KPK tidak pandang bulu menangani kasus tersebut,” kata Niman.

Sementara Ketua Lembaga Independen Pemantau Korupsi (LIPIKOR) Heriyanto berharap agar KPK mendengarkan aspirasi warga yang menjadi korban permainan mafia Tangerang. Sebab, mereka-mereka adalah warga yang menjadi korban pembebasan lahan tersebut. ”Ini kasus yang sangat berbeda dengan desakan menangani dugaan kasus pembagian dana hibah. Kalau kasus dana hibah, sangat jelas mereka adalah massa bayaran. Sedangkan dalam kasus dugaan korupsi lahan Bandara ini, adalah mereka yang benar-benar menjadi korban,” pungkas Heriyanto.

 

(monitorpilkada.com )